Ratu Kalinyamat adalah anak ketiga dari Sultan Trenggana, yang merupakan penguasa Kasultanan Demak pada abad ke-16. Pada tahun 1549, Ratu Kalinyamat menggantikan Sunan Prawata setelah Sunan Prawata dibunuh oleh Aria Penangsang. Presentasi ini berisi catatan Portugis tentang Rainha de Japara/Japora, Senhora Poderosa e Rica.
Lihat - Ratu Kalinyamat: Sang Ratu Perang dari Jepara
Ratu Kalinyamat ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia! Ia berhasil melawan pihak yang telah datang untuk menguasai Nusantara, mengganggu hubungan antar daerah, dan merusak perdagangan antar daerah. Keren, kan? Bagaimana cara dia melawan pihak tersebut? Ratu Kalinyamat membuat sebuah armada yang sangat kuat. Tetapi, dia tidak membuatnya sendirian. Masyarakat bahari Jepara turut mendukungnya, karena pada saat itu, galangan kapal Jepara sangat terkenal. Dengan armadanya, Ratu Kalinyamat melanjutkan perjuangan Pati Unus. Ia juga membantu Aceh Darussalam serta Hitu dan Ternate, mengajak serta Palembang dan beberapa kekuatan Nusantara lainnya. Berkat perjuangannya, hubungan dan perdagangan daerah Nusantara menjadi lebih aman. Makanya, Ratu Kalinyamat juga dapat disebut sebagai tokoh pemersatu juga atas keberhasilannya menyatukan Nusantara–setidaknya dari Aceh hingga Ternate.
Lihat - Panel Pameran Ratu Kalinyamat Pejuang Bahari Nusantara
Buku ini berisikan ‘kesaksian’ akan perjalanan panjang penganugerahan Ratu Kalinyamat sebagai Pahlawan Nasional. Di dalam buku ini dipaparkan bukti, argumentasi, dan magnitude perihal kebesaran Ratu Kalinyamat yang disampaikan para pakar dan intensif didiskusikan dalam sejumlah forum, termasuk Forum Diskusi Denpasar 12. Kajian akademis adalah syarat pokok untuk mendapatkan gelar Pahlawanan Nasional. Selain itu, saya berpandangan sosialisasi melalui forum diskusi informal terbuka kiranya penting, terutama untuk mengoreksi penilaian negatif masyarakat yang ditimbulkan oleh peristiwa Ratu Kalinyamat bertapa dengan kondisi telanjang.
Adalah tak mudah mengikis mitos keliru dan mengakui kenyataan kepahlawanan yang riil, yang terjadi di abad yang jauh, abad ke-16. Terlebih untuk mengakui kepahlawanan seorang perempuan yang di masa itu telah menguasai geopolitik dan geoekonomi maritim, yang dengan gagah berani melawan Portugis bertempur di Selat Malaka.
Buku ini menyajikan pemikiran berbagai narasumber mengenai ketahanan energi. Ini ketahanan esensial yang memerlukan pemikiran, program, dan keseriusan anggaran berkelanjutan. Ketahanan nasional di bidang energi jangan hanya cerdas di dalam diskusi, tetapi benar-benar terwujud di dalam kehidupan nyata kita sebagai bangsa dan negara. Kita bersepakat dengan Paris Agreement. Kita punya komitmen untuk turut berperan menghadapi pemanasan global dengan membatasi kenaikan suhu rata-rata global 1,5 derajat Celsius pada 2030. Kita harus melakukan autokritik, di mana posisi kita saat ini? Seberapa jauh gap pencapaian kita dengan apa yang digariskan dalam Paris Agreement?
Berbagai survei mengenai perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Jawa Tengah menghasilkan temuan bahwa pemberian sembako oleh caleg ialah yang paling diharapkan. Temuan itu menunjukkan ‘urusan perut’ masih menjadi masalah utama bagi kebanyakan rakyat. Oleh karena itu, kiranya dapat dimengerti pandangan yang mengatakan stabilitas politik rawan terganggu bila ‘urusan perut’ tak terpenuhi akibat pasokan pangan (yakni beras) buruk dan harganya tak terjangkau kebanyakan rakyat.
Buku ini berisi enam topik diskusi tentang pangan dengan rentang topik yang panjang mulai dari ketahanan pangan di masa pandemi hingga tata kelola sampah makanan yang dibahas di Forum Diskusi Denpasar 12.
Buku ini menyajikan enam topik yang menyorot kesetaraan penyandang disabilitas, kesetaraan gender, keseimbangan perempuan dalam politik, ketokohan perempuan dalam sejarah, dan posisi masyarakat adat di dalam negara. Kita sebagai bangsa dan negara terus mengejar kemajuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti kita perbaiki. Negara kiranya belum benar-benar hadir di dalam tiga masalah besar yang berkaitan dengan kesetaraan dan keseimbangan, yaitu mengenai penyandang disabilitas, posisi perempuan dalam politik, dan hak-hak masyarakat adat.
Diskusi mengenai pendidikan mengungkapkan berbagai kelemahan yang kita hadapi sebagai bangsa. Kelemahan itu misalnya menyangkut kesenjangan kualitas pendidikan antarpulau, antardaerah, antara kota dan desa bahkan di provinsi yang sama. Kelemahan yang sangat utama ialah mengenai kesejahteraan guru. Padahal pendidikan bertumpu pada guru. Berbenah memperbaiki nasib guru ini kiranya tak boleh diserahkan terutama kepada kemampuan keuangan daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah. Konstitusi jelas memerintahkan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca - Kesadaran Berbenah
Suka atau tidak suka, kiranya kita harus mengakui bahwa ketika diskusi yang dihimpun dalam buku ini diselenggarakan, resesi sudah di depan mata. Dampak pandemi covid-19 membuat kita berada di satu titik yang tidak bisa kita hindarkan, yakni tekanan dan konstraksi ekonomi yang begitu tajam. Bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga masalah global. Setiap negara tidak punya pilihan selain memikirkan diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Apa resep kita menghadapi resesi ekonomi yang telah berada di depan mata? Inilah pertanyaan pokok yang hendak dijawab di dalam serangkaian Forum Diskusi Denpasar 12 yang kemudian dihimpun di dalam buku ini.
Baca: Sama-Sama Tegak Berdiri
Regulasi atau kebijakan yang tepat disertai kekuatan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup saya yakini dapat membuat kita sebagai bangsa bangkit di masa sulit. Regulasi atau kebijakan yang tepat itu antara lain berupa skema insentif ke berbagai sektor riil. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain gotong royong yang pada masa sulit membuat kita mampu melalui masa transisi memasuki kenormalan baru. Inilah pikiran besar yang berupaya dikemukan berbagai pembicara dan pembahas di dalam buku ini.
Baca - Berhadapan Dengan Ketidakpastian
Buku Merawat Kebudayaan memuat hasil diskusi mengenai dua masalah di bawah topik besar kebudayaan. Dua masalah itu ialah RUU Masyarakat Hukum Adat dan perihal eksistensi museum. Adapun keseluruhan tema pembahasan meliputi pemahaman nilai penting warisan budaya dalam penguatan kebangsaan, masyarakat adat Indonesia belum merdeka, urgensi UU Masyarakat Hukum Adat dalam bingkai NKRI, posisi museum dalam merawat nilai kebangsaan, dan tata kelola permuseuman nasional.
Baca - Merawat Kebudayaan
