Sejak dulu kesadaran akan keberagaman itu telah ada, hadir di tengah kehidupan kita berbangsa, dan terus berkelanjutan ketika kita menjadi menjadi sebuah negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikianlah, riwayat kita berbangsa dan bernegara menunjukkan keberagaman bukan pemecah, melainkan anugerah pemersatu. Hemat saya, keberagaman menjadi dasar yang kuat bagi kita menggelorakan nasionalisme, tidak hanya ke dalam, tetapi juga ke luar, dalam tata pergaulan antarbangsa di tengah derasnya globalisme. Kesadaran akan keberagaman sebagai anugerah itu perlu terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman.
Bukankah tiap zaman membawa tantangan tersendiri yang membutuhkan jawaban tersendiri pula? Itulah sebabnya diskusi mengenai keberagaman sebagai anugerah haruslah tiada henti, tak mengenal lelah, kita selenggarakan.
MPR berhak mengubah Undang-Undang Dasar (UUD). Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa MPR adalah elite negara. Keinginan MPR belum tentu keinginan publik, tetapi berkemungkinan semata keinginan elite. Publik berhak memiliki aspirasi. Apa pandangan mereka perihal amendemen konstitusi? Setujukah mereka? Mereka penting didengarkan dan harus didengarkan. Mendengarkan publik, itulah sikap Partai NasDem.
Survei memberi jawaban: tidak ada urgensi amendemen UUD. Akal sehat sebetulnya mengatakan di masa pandemi bukan waktu yang bijak MPR melakukan amendemen. Di kala normal sekalipun akal sehat tidak cukup, sebelum mendengarkan suara publik.
Pemilu adalah pintu kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan bagi yang termarginalkan, keadilan bagi yang suaranya tidak didengarkan. Yang termarginalkan itu contohnya posisi kaum perempuan dan yang tak didengarkan suaranya itu contohnya penyandang disabilitas. Negara melalui undang-undang memerintahkan partai politik harus mencalonkan 30% perempuan di dalam pemilihan umum legislatif. Norma itu dipatuhi.
Akan tetapi, pemilu sebagai ajang kompetisi menghasilkan realitas: jumlah perempuan yang terpilih duduk di parlemen masih di bawah kuota yang ‘dinormakan’ oleh negara melalui undang-undang.
Buku ini berisi pandangan dan kebijakan mengenai era digital. Suatu era yang datang begitu cepat. Bahkan, teknologinya pun berubah dengan cepat sehingga yang disiapkan bukan hanya teknologi informasi komunikasi 4G, tapi juga 5G. Kecepatan menjadi hal yang substansial. Dan, keniscayaan. Bangsa yang lelet menghadapi kecepatan itu bakal menjadi bangsa yang tertinggal, bahkan bangsa terbelakang. Biaya mengatasi ketertinggalan, terlebih lagi biaya menanggulangi keterbelakangan, kiranya amat jauh lebih mahal daripada biaya mengantisipasi perubahan. Setelah 4G, 5G, di mana perhentian ‘G’ itu?
Yang dapat menjawab itu ialah generasi bangsa yang cerdas. Bukan hanya melek, bukan hanya literasi, tapi cerdas digital.
Anak adalah generasi penerus. Stunting tak hanya tubuh anak kerdil dibanding umur, tapi juga kerdilnya kecerdasan yang menyebabkan generasi penerus itu tak mampu bersaing. Adapun diabetes adalah ‘induk’ banyak penyakit seperti gagal ginjal, stroke, penyakit jantung. Berlimpahnya jajanan anak yang bergula memerlukan kehadiran negara berupa peraturan dan pengawasan sedemikian rupa sehingga hanya makanan berkadar gula aman bagi kesehatan yang boleh beredar di tengah masyarakat.
Kemudian, kanker anak memerlukan penanganan khusus. Kanker anak sulit dikenali secara awam dan literasi publik mengenai kanker anak masih rendah sehingga anak baru diketahui menderita kanker setelah stadium lanjut. Di dalam masalah ini kita pun berhadapan dengan kelangkaan dokter yang berspesialisasi kanker anak. Semua itu problem besar menyangkut kesehatan anak yang dihadapi bangsa dan negara ini. Problem besar membutuhkan kerja besar untuk menanganinya. Kerja besar itu belum selesai, bahkan tak berlebihan untuk mengatakan masih jauh dari selesai.
Maka, timbul pertanyaan di dalam diskusi, bila kesehatan anak buruk, apakah bonus demografi masih dapat kita banggakan sebagai bonus? Atau malah berbalik merupakan beban berat demografis? Bila demikian halnya, apakah Indonesia Emas 2045 masih bisa kita wujudkan? Indonesia Emas hanya dapat kita wujudkan bila generasi penerus sehat badannya, cerdas pikirannya, dan bergelora semangat kebangsaannya. Kiranya dapat kita padatkan: Menyelamatkan anak, menyelamatkan masa depan bangsa.
Buku ini berisikan ‘kesaksian’ akan perjalanan panjang penganugerahan Ratu Kalinyamat sebagai Pahlawan Nasional. Di dalam buku ini dipaparkan bukti, argumentasi, dan magnitude perihal kebesaran Ratu Kalinyamat yang disampaikan para pakar dan intensif didiskusikan dalam sejumlah forum, termasuk Forum Diskusi Denpasar 12. Kajian akademis adalah syarat pokok untuk mendapatkan gelar Pahlawanan Nasional. Selain itu, saya berpandangan sosialisasi melalui forum diskusi informal terbuka kiranya penting, terutama untuk mengoreksi penilaian negatif masyarakat yang ditimbulkan oleh peristiwa Ratu Kalinyamat bertapa dengan kondisi telanjang.
Adalah tak mudah mengikis mitos keliru dan mengakui kenyataan kepahlawanan yang riil, yang terjadi di abad yang jauh, abad ke-16. Terlebih untuk mengakui kepahlawanan seorang perempuan yang di masa itu telah menguasai geopolitik dan geoekonomi maritim, yang dengan gagah berani melawan Portugis bertempur di Selat Malaka.
Buku ini menyajikan pemikiran berbagai narasumber mengenai ketahanan energi. Ini ketahanan esensial yang memerlukan pemikiran, program, dan keseriusan anggaran berkelanjutan. Ketahanan nasional di bidang energi jangan hanya cerdas di dalam diskusi, tetapi benar-benar terwujud di dalam kehidupan nyata kita sebagai bangsa dan negara. Kita bersepakat dengan Paris Agreement. Kita punya komitmen untuk turut berperan menghadapi pemanasan global dengan membatasi kenaikan suhu rata-rata global 1,5 derajat Celsius pada 2030. Kita harus melakukan autokritik, di mana posisi kita saat ini? Seberapa jauh gap pencapaian kita dengan apa yang digariskan dalam Paris Agreement?
Berbagai survei mengenai perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Jawa Tengah menghasilkan temuan bahwa pemberian sembako oleh caleg ialah yang paling diharapkan. Temuan itu menunjukkan ‘urusan perut’ masih menjadi masalah utama bagi kebanyakan rakyat. Oleh karena itu, kiranya dapat dimengerti pandangan yang mengatakan stabilitas politik rawan terganggu bila ‘urusan perut’ tak terpenuhi akibat pasokan pangan (yakni beras) buruk dan harganya tak terjangkau kebanyakan rakyat.
Buku ini berisi enam topik diskusi tentang pangan dengan rentang topik yang panjang mulai dari ketahanan pangan di masa pandemi hingga tata kelola sampah makanan yang dibahas di Forum Diskusi Denpasar 12.
Buku ini menyajikan enam topik yang menyorot kesetaraan penyandang disabilitas, kesetaraan gender, keseimbangan perempuan dalam politik, ketokohan perempuan dalam sejarah, dan posisi masyarakat adat di dalam negara. Kita sebagai bangsa dan negara terus mengejar kemajuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti kita perbaiki. Negara kiranya belum benar-benar hadir di dalam tiga masalah besar yang berkaitan dengan kesetaraan dan keseimbangan, yaitu mengenai penyandang disabilitas, posisi perempuan dalam politik, dan hak-hak masyarakat adat.
Diskusi mengenai pendidikan mengungkapkan berbagai kelemahan yang kita hadapi sebagai bangsa. Kelemahan itu misalnya menyangkut kesenjangan kualitas pendidikan antarpulau, antardaerah, antara kota dan desa bahkan di provinsi yang sama. Kelemahan yang sangat utama ialah mengenai kesejahteraan guru. Padahal pendidikan bertumpu pada guru. Berbenah memperbaiki nasib guru ini kiranya tak boleh diserahkan terutama kepada kemampuan keuangan daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah. Konstitusi jelas memerintahkan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca - Kesadaran Berbenah
